Pelayanan Bpjs Lamban, Apakah Kasus “Suap Dokter” Dapat Terjadi Di Bpjs ?

Sejak diluncurkan secara resmi pada tahun lalu, jadwal BPJS menerima balasan yang sangat positif dari masyarakat. Dari hari ke hari, semkain banyak masyarakat yang tergugah untuk mendaftar dan ikut jadwal yang dirasa sangat bermanfaat ini.

Terlebih lagi, perusahaan-perusahaan juga diwajibkan untuk mengikuti jadwal ini bagi karyawannya.

Lihat juga :

> Perusahaan bandel yang tidak ikut BPJS akan kena sangsi

Pemerintah memang terlihat sangat serius dalam menangani jadwal ini. Karena dengan jadwal BPJS ini, pemerintah ingin mengentaskan masayarakat dari keterbatasan pelayanan kesehatan. Dan alasannya ialah itu pula, jadwal BJPS ditargetkan sanggup dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia nantinya.

Dengan kata yang sederhana, dibutuhkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia sanggup mendapatkan dan menikmati “subsidi kesehatan” .

Sehingga, tentu saja jadwal BPJS ini sanggup berjalan lancar nantinya. Dan tidak hanya pemerintah, masyarakat luas juga memiiki impian yang sama.

Hanya saja, tiba-tiba ada sebuah pertanyaan yang cukup menggelitik wacana problem BPJS ini.

Ketika Program BPJS Telah Berjalan Lancar, Akan Terjadi Kasus “Suap Dokter” ?

Mengapa hingga timbul pertanyaan menyerupai ini ?

Melihat, berkaca dan berguru dari Vietnam.

Di Negara Vietnam, menyerupai dengan BPJS, pelayanan perawatan medis kepada masyarakat kebanyakan disubsidi oleh pemerintah dengan sebuah sistem asuransi gratis, untuk pegawai negeri, anak-anak, atau dibayar oleh majikan.

Namun alasannya ialah jadwal subsidi kesehatan ini pula, pada hasilnya terjadilah antrean yang panjang ketika masyarakat ingin mendapatkan pelayanan kesehatan.

Sebab ketika jadwal ini telah berjalan merata, rumah-sakit rumah sakit ( umum ) yang melayani jadwal ini menjadi penuh, kelebihan pasien.

Di satu sisi, honor untuk profesi medis dirasa tetap cukup rendah. Ditambah lagi dengan adanya sentimen kapitalis tinggi yang bertemu dengan nilai-nilai Confusius.

Maka praktek-praktek “menyelipkan amplop” yang berisi uang ( suap ) untuk memastikan mendapatkan pelayanan yang lebih cepat atau lebih baik menjadi sebuah hal yang umum.

Bahkan termasuk, ketika pasien akan meninggalkan rumah sakit ( dikarenakan telah sembuh ), mereka juga akan meninggalkan “amplop dokter”, biar rekomendasi untuknya sanggup segera dikeluarkan.

Menurut sebuah penelitian, “kasus suap dokter’ ini meningkat sangat tajam dari angka 13% menjadi 29%, hanya dalam kurun waktu 3 tahun.

Bahkan alasannya ialah begitu mewabahnya “kasus suap dokter” di Vietnam ini, lima rumah sakit di Hanoi meluncurkan sebuah kampanye untuk meningkatkan sikap etis di kalangan staf.

Dengan kebijakan "Katakan tidak kepada amplop."

Pusat Riset dan Pelatihan untuk Pengembangan Komunitas (RTCDD) juga melaksanakan kampanye serupa untuk mengubah persepsi pembayaran informal, memakai media untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka dan kiprah dokter.

Sehingga pertanyaan lagi, Ketika Program BPJS Telah Berjalan Lancar, Akan Terjadi Kasus “Suap Dokter” ?

Seperti yang terjadi di Vietnam ?

Jawabannya, sanggup “iya”, sanggup juga “tidak”.

( Dan semoga saja tidak ).

Namun melihat kenyataan yang terjadi pada ketika ini, dimana ada beberapa rumah sakit yang melayani jadwal BPJS, yang belum-belum sudah dipenuhi dengan antrian pasien, dan sudah timbul cukup banyak keluhan-keluhan wacana “leletnya” rumah sakit yang melayani jadwal BPJS, pertanyaan dan kekhawatiran menyerupai yang terjadi di Vietnam, tidak tidak mungkin sanggup terjadi.

Sedangkan semua hal sanggup saja terjadi.